DPRD Ingatkan Komitmen Pembangunan Bendali Perumahan
Balikpapan – DPRD Kota Balikpapan kembali mengingatkan pentingnya pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Hal itu terkait komitmen bersama antara Pemerintah Kota Balikpapan dan para pengembang perumahan. Legislatif mendesak pemenuhan pembangunan Bendungan Pengendali (Bendali) guna melindungi warga dari ancaman luapan air.
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Wahyullah Bandung, menyebut banyak pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang melenceng dari perencanaan awal. Dirinya menilai lemahnya sinkronisasi antara pemerintah dan pihak swasta menjadi akar permasalahan yang harus segera tuntas.
“Kami mempertanyakan komitmen bersama antara pemerintah dan pengembang untuk memastikan pembangunan bendali. Pasalnya, infrastruktur pengendali banjir ini banyak yang berjalan tidak sesuai perencanaan,” ujarnya, Kamis (05/03).
Menurut Wahyullah, keberadaan Bendali berfungsi sebagai benteng utama pertahanan kota saat curah hujan tinggi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan banyak pengembang yang mengabaikan kewajiban penyediaan sistem drainase terpadu. Ia menegaskan kelalaian ini bakal membawa dampak sistemik yang merugikan masyarakat luas di masa depan.
“Jelas mengkhawatirkan ketika degradasi fungsi lahan tidak dibarengi mitigasi. Pembangunan kawasan hunian tanpa Bendali hanya akan memindahkan beban banjir ke wilayah lain. Maka kami sudah ingatkan pemerintah dan pengembangnya,” jelasnya.
Wahyullah menekankan kegagalan perencanaan infrastruktur hari ini akan memperburuk risiko banjir di masa mendatang. Oleh karena itu, Komisi III menuntut langkah konkret dari dinas terkait untuk memperketat pengawasan izin prinsip pembangunan. Pihak DPRD tidak ingin pemerintah hanya bersikap reaktif saat banjir sudah merendam pemukiman warga.
“Akibatnya berpotensi memperburuk risiko banjir di masa mendatang. Pengembang tidak bisa hanya mengejar profit. Namanya pemukiman yang harus ada stabilitas lingkungan. Jadi tidak merugikan semua pihak,” tuturnya lagi.
Wahyullah menambahkan pihaknya sudah sering memanggil jajaran pengembang yang belum memenuhi kewajiban pembangunan Bendali. Bahkan ada juga usulan audit teknis terhadap seluruh kolam retensi di kawasan perumahan. Langkah ini bertujuan memastikan setiap infrastruktur berfungsi optimal sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disepakati.
“Urusan banjir merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar. Harus ada tindakan tegas terhadap pengembang yang membandel. Penegakan aturan yang konsisten menjadi kunci utama dalam menyelamatkan lingkungan kita,” tambahnya. (san)
