DPRD Kritik Proyek Olahraga Terpadu
Balikpapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan melontarkan kritik terhadap progres pembangunan kawasan olahraga terpadu. Proyek yang berlokasi di belakang Gedung Kesenian Balikpapan ini menjadi sorotan karena tak kunjung tuntas. Meski proses pembangunan telah menelan anggaran miliaran rupiah.
Wakil Ketua DPRD, Budiono Sastro Prawiro mempertanyakan efektivitas kerja pemerintah kota dalam mengeksekusi infrastruktur publik. Hingga saat ini, masyarakat masih belum bisa menikmati fasilitas olahraga tersebut. Padahal, alokasi dana dari APBD terus mengalir ke proyek tersebut dalam dua tahun terakhir.
Catatan dewan menunjukkan pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp 8,5 miliar pada tahun 2024. Aliran dana kembali berlanjut pada tahun 2025 dengan nilai lebih dari Rp 10 miliar. Namun, kondisi di lapangan belum menunjukkan tanda-tanda fungsional bagi aktivitas warga.
“Proyek ini sudah dua kali mendapatkan anggaran, tapi sampai hari ini belum selesai dan belum bisa dimanfaatkan. Padahal tahun depan pemerintah malah merencanakan tambahan anggaran lagi sebesar Rp 20 miliar lebih,” ujarnya, Kamis (07/05).
Budiono menilai perencanaan proyek tersebut kurang matang sehingga menghambat asas manfaat bagi masyarakat luas. Ia menyayangkan sikap pemerintah yang seolah terus menambah anggaran tanpa evaluasi penyelesaian yang jelas.
Ia mengingatkan penggunaan uang rakyat harus segera kembali dalam bentuk fasilitas yang nyata. Pihak DPRD tidak ingin kawasan tersebut hanya menjadi proyek fisik yang terbengkalai tanpa fungsi.
“Masyarakat Balikpapan sangat membutuhkan ruang terbuka hijau dan sarana olahraga. Kami di dewan akan mengevaluasi secara total mengapa pembangunan ini terus molor padahal suntikan dana terus diberikan setiap tahun,” jelasnya.
Menurut Budiono dinas terkait untuk segera memberikan laporan progres yang transparan. Komisi terkait berencana melakukan peninjauan lapangan secara mendadak dalam waktu dekat. Langkah ini bertujuan untuk membedah kendala teknis yang menghambat penyelesaian kawasan olahraga terpadu tersebut.
Pihak legislatif memberikan peringatan keras agar penambahan anggaran Rp 20 miliar pada tahun mendatang benar-benar menjadi tahap penyelesaian akhir. DPRD tidak ingin anggaran daerah tersedot tanpa target waktu pengoperasian yang pasti. Budiono meminta pemerintah fokus menuntaskan pekerjaan yang ada sebelum memulai proyek baru lainnya. (san)
