DPRD Perluas Pengawasan Daycare
Balikpapan – Komisi I DPRD Kota Balikpapan kini memperluas fokus pengawasan pada sektor jasa penitipan anak. Selain aspek keamanan digital, para legislator menyoroti standar fisik bangunan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di setiap daycare. Langkah strategis ini bertujuan menciptakan lingkungan pengasuhan yang lebih profesional dan bermartabat.
DPRD, kata anggota Komisi I, Iwan Wahyudi, memandang keamanan anak tidak hanya bergantung pada pengawasan kamera tapi juga pada kelayakan infrastruktur. Bangunan yang digunakan untuk penitipan anak harus memenuhi kriteria keselamatan tertentu. Seperti ventilasi yang baik, jalur evakuasi, dan area bermain yang ramah anak. Ruang gerak yang memadai menjadi syarat mutlak untuk menunjang tumbuh kembang anak selama berada di fasilitas tersebut.
Iwan mendorong dinas terkait untuk segera merumuskan indikator keselamatan yang lebih detail. Ia menginginkan standar ini menjadi variabel utama dalam penilaian izin operasional. Pengetatan ini bertujuan agar setiap pelaku usaha memiliki acuan yang jelas dalam mengelola fasilitas mereka.
“Dinas terkait perlu menyusun indikator keselamatan yang komprehensif sebagai syarat mutlak penerbitan izin operasional. Tidak boleh asal dalam pengelolaan fasilitas publik semacam ini. Karena itu jadi ranah pemerintah daerah,” ujarnya, Rabu (06/05).
Selain fisik bangunan, Iwan juga berfokus pada kompetensi tenaga pengasuh. Staf yang menangani anak-anak wajib memiliki sertifikasi atau latar belakang pendidikan yang relevan. Hal ini penting agar pola pengasuhan yang diberikan sesuai dengan kaidah psikologi dan perkembangan anak. Tenaga pengasuh yang kompeten akan lebih mampu mengelola emosi dan memahami kebutuhan anak secara mendalam.
Iwan menilai rencana pengetatan aturan ini tidak bertujuan untuk menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif. Sebaliknya, regulasi yang kuat justru akan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap bisnis daycare di Balikpapan. Pelaku usaha yang mampu memenuhi standar tinggi secara otomatis akan memiliki nilai jual yang lebih unggul.
“Pengetatan aturan ini bukan untuk mempersulit pelaku usaha. Kami ingin meningkatkan kualitas layanan daycare di Kota Minyak. Kan kepatuhan pada aturan akan membuat pemilik usaha semakin berkembang,” tambah politisi PPP Balikpapan ini. (ibn)
