DPRD Suarakan Pembatasan Kendaraan Dinas
Balikpapan – DPRD Kota Balikpapan menggulirkan wacana pengoptimalan penggunaan fasilitas negara. Lembaga legislatif ini resmi mengusulkan pembatasan penggunaan kendaraan dinas bagi seluruh jajaran pemerintahan. Langkah ini bertujuan ganda, yakni menekan konsumsi energi sekaligus memperketat penghematan anggaran daerah.
DPRD, kata anggota Komisi III, Wahyullah Bandung, menilai volume kendaraan dinas yang beroperasi setiap hari memberikan beban besar pada kuota BBM kota. Dengan membatasi jam operasional atau jumlah armada yang turun ke jalan, pemerintah dapat menunjukkan keberpihakan pada efisiensi. Kebijakan ini juga menjadi respons nyata atas tantangan keterbatasan energi yang tengah menjadi perhatian publik.
Wahyullah menyebut perubahan pola kerja menjadi kunci keberhasilan program ini. Ia memandang tidak semua kegiatan kedinasan memerlukan pengerahan kendaraan secara berlebihan. Di mana koordinasi yang cerdas jauh lebih penting daripada sekadar mobilitas fisik yang tinggi.
“Kalau untuk efisiensi, penggunaan kendaraan juga bisa dikurangi. Ini bagian dari strategi jangka pendek yang sangat masuk akal untuk kita terapkan segera. Kan sekarang lagi program efisiensi semua bidang,” ujarnya, Selasa (05/05).
Wahyullah menjelaskan penghematan ini akan berdampak langsung pada postur APBD Balikpapan. Dana yang semula terserap untuk biaya bahan bakar dan perawatan kendaraan dapat dialihkan ke sektor lain yang lebih mendesak. Sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar menjadi prioritas utama untuk menerima suntikan dana hasil penghematan tersebut.
Komisi III, lanjutnya, sedang mengkaji parameter batasan yang ideal agar produktivitas kerja tetap terjaga. Mereka mempertimbangkan kemungkinan penggunaan kendaraan dinas hanya untuk tugas-tugas lapangan yang bersifat mendesak. Sementara itu, untuk rapat koordinasi rutin, aparatur pemerintah bisa memanfaatkan teknologi atau sistem transportasi yang lebih efisien.
“Kita harus memberikan contoh nyata kepada masyarakat. Jika pemerintah mampu menghemat energi, maka masyarakat juga akan terdorong untuk melakukan hal yang sama. Ini adalah gerakan moral sekaligus manajerial yang sangat penting,” jelasnya.
Usulan ini, tambah Wahyullah, mendapat dukungan luas karena dianggap sejalan dengan semangat kota ramah lingkungan. Selain menghemat uang negara, pengurangan mobilitas kendaraan dinas secara otomatis menurunkan tingkat polusi udara di Balikpapan. Hal ini memperkuat citra kota sebagai wilayah yang berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan. (man)
