DPRD Tunggu Finalisasi Kuota Solar
Balikpapan – DPRD Kota Balikpapan saat ini masih menunggu hasil keputusan final dari rapat internal antara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Pertamina Patra Niaga. Pertemuan krusial tersebut akan menentukan nasib tambahan pasokan energi bagi warga Kota Beriman.
Rapat teknis di tingkat pusat tersebut menggodok rincian mendalam mengenai volume tambahan kuota solar. Selain jumlah liter, pertemuan itu juga membahas penunjukan SPBU tambahan yang akan melayani penyaluran solar subsidi. Kepastian ini menjadi kunci utama untuk menghapus pemandangan antrean panjang di jalan-jalan protokol.
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi al Qadri, mengaku terus memantau perkembangan proses tersebut. Ia memberikan sinyal positif mengenai potensi lonjakan volume pasokan yang akan diterima Balikpapan. Kabar ini membawa harapan besar bagi para pelaku industri transportasi dan logistik lokal.
“Tambahan kuota solar subsidi ini kami perkirakan bisa mencapai dua kali lipat dari distribusi sebelumnya. Jika terealisasi bisa mengurangi antrean yang terjadi di SPBU. Itu kan bisa berdampak kelancaran distribusi logistik,” ujarnya, Kamis (07/05).
Alwi mengatakan peningkatan kuota yang signifikan ini bertujuan untuk memutus rantai kelangkaan yang terjadi selama ini. Jika rencana ini terealisasi, volume solar yang mengalir ke Balikpapan akan jauh lebih besar dari pada periode-periode sebelumnya. Penambahan ini menjadi jawaban konkret atas tingginya permintaan bahan bakar di lapangan.
Pihak legislatif menyebut koordinasi antara BPH Migas dan Pertamina harus segera rampung. Detail teknis di tingkat pusat akan menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan. Kejelasan angka dan lokasi SPBU sangat penting agar distribusi tambahan kuota tidak mengalami kendala teknis saat peluncuran nanti.
“Kami siap mengawal agar keputusan hasil rapat tersebut menguntungkan masyarakat luas. Intinya ada kepastian cepat demi menjaga kestabilan ekonomi daerah. Kan kelancaran arus barang sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar,” jelasnya.
Hingga saat ini, tambah Alwi, komunikasi intensif masih terus berlangsung antara daerah dan pusat. DPRD berharap hasil rapat internal tersebut segera turun dalam bentuk surat keputusan resmi. Dokumen itu nantinya akan menjadi mandat bagi Pertamina untuk segera mengucurkan pasokan ekstra ke SPBU yang telah ditunjuk. (man)
