Kejar WP, BPPDRD Perkuat Sinergi Antar Instansi
Balikpapan – Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan kini mengambil langkah berani. Mereka mempersempit ruang gerak wajib pajak (WP) yang mencoba mangkir dari kewajiban. Melalui kolaborasi lintas instansi, pemerintah kota kini mengawasi setiap transaksi besar secara ketat.
Kepala BPPDRD Kota Balikpapan, Idham Mustari mengatakan strategi pengawasan ini bagian dari upaya memperkuat fungsi pajak. Di mana pihaknya menggandeng perbankan dan aparat penegak hukum untuk memperkuat barisan. Langkah ini bertujuan memastikan kepatuhan para wajib pajak kategori besar di kota minyak.
“Kami memperkuat sinergi dengan Kejaksaan dan kepolisian. Kami ingin memastikan tidak ada lagi pihak yang sengaja menunda pembayaran pajak daerah. Kerja sama ini menjadi pertahanan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya, Rabu (08/04).
BPPDRD, lanjut Idham, memanfaatkan data perbankan untuk memantau arus transaksi usaha. Sistem ini memungkinkan pemerintah mendeteksi ketidaksesuaian laporan pajak dengan realitas di lapangan. Transparansi data menjadi senjata utama BPPDRD dalam melakukan validasi secara akurat.
Idham menjelaskan keterlibatan aparat hukum memberikan tekanan positif bagi pengusaha. Kejaksaan Negeri Balikpapan berperan sebagai pengacara negara yang membantu penagihan piutang pajak yang macet. Pendekatan ini terbukti efektif dalam memulihkan keuangan daerah yang sempat tertahan.
Meski begitu, ia menyebut pemerintah tetap mengedepankan cara-cara persuasif pada tahap awal. Petugas memberikan peringatan resmi dan ruang dialog bagi para penunggak pajak. Namun, BPPDRD tidak akan segan mengambil tindakan tegas jika wajib pajak tetap mengabaikan aturan tersebut.
“Tindakan hukum adalah pilihan terakhir kami. Kami selalu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bersikap kooperatif. Namun, jika mereka sengaja membangkang, kami akan menyerahkan proses selanjutnya kepada aparat berwenang,” lanjutnya.
Menurut Idham strategi pengawasan ini menyasar sektor-sektor usaha skala besar. Sektor ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kas daerah. BPPDRD ingin menciptakan iklim usaha yang adil bagi semua pelaku ekonomi di Balikpapan.
Pengusaha yang taat pajak tidak boleh merasa rugi karena bersaing dengan pihak yang curang. Idham Mustari berkomitmen menjaga marwah pengelolaan pajak yang bersih dan transparan. Ia yakin pengawasan berlapis ini akan memberikan dampak instan pada kenaikan PAD. (man)
