Balikpapan Masuk Enam Besar Nasional Pelayanan Publik, Tim BKPM-Kadin Lakukan Uji Petik di MPP
BALIKPAPAN — Kota Balikpapan masuk enam besar nasional dalam nominasi bidang pelayanan publik, khususnya terkait kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Untuk memastikan kinerja yang dilaporkan sesuai dengan kondisi di lapangan, tim penilai dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di bawah Kementerian Investasi dan Hilirisasi bersama jajaran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan melakukan uji petik di Kota Balikpapan, Minggu (16/8/2026).
Uji petik tersebut akan dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Balikpapan, Jalan Ruhui Rahayu, Balikpapan Selatan.
Tim penilai terdiri dari unsur BKPM serta Kadin Indonesia. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani turut menjadi bagian dari institusi yang menaungi proses penilaian tersebut. Sementara dari Kadin Indonesia terdapat Wakil Ketua Umum Andi Yuslim Patawari.
Kepala DPMPTSP Kota Balikpapan Hasbullah Helmi mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan seluruh kebutuhan untuk menghadapi proses verifikasi tersebut. Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud juga dijadwalkan hadir karena terdapat agenda wawancara dan peninjauan langsung di MPP.
“Kita sudah siap untuk diverifikasi. Nanti juga Pak Wali Kota Balikpapan Dr H Rahmad Mas’ud SE ME hadir sebab tahapannya ada agenda wawancara dan peninjauan di Mal Pelayanan Publik (MPP),” kata Helmi saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (13/8/2026).
Menurut Helmi, uji petik atau sampling dilakukan untuk mencocokkan data yang telah disampaikan sekaligus menilai kinerja nyata di lapangan. Proses tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 16.00 Wita.
“Ini sama dengan kata yang lagi populer sekarang, yakni validasi. Tim turun langsung ke lapangan, sekaligus verifikasi apakah sesuai laporan atau paparan tertulis yang diterima tim,” jelasnya.
Sebelumnya, Helmi telah mengikuti agenda pemaparan di Ruang Nusantara, Gedung Suhartoyo, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.
Kota Balikpapan mendapatkan jadwal pemaparan pada 6 Agustus 2026 bersama lima kota lainnya, yakni Tangerang, Padang, Surabaya, Manado, dan Bandung.
Dalam agenda tersebut, Helmi mempresentasikan materi sebanyak 25 slide dengan durasi 20 menit. Materi yang dipaparkan mencakup penyelenggaraan pelayanan perizinan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana (sarpras), hingga implementasi Online Single Submission (OSS).
“Kita memaparkan penyelenggaraan pelayanan perizinan, kelembagaan, SDM, sarpras bahkan implementasi OSS,” jelas Helmi.
Ia menambahkan, aktivitas kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) juga menjadi bagian dari penilaian. Setiap keluaran atau output tidak hanya disampaikan dalam bentuk presentasi, tetapi harus dilengkapi dengan bukti pendukung berupa foto dan video.
Helmi menjelaskan, bobot penilaian terbagi dalam dua tahap. Paparan yang telah dilakukan memiliki bobot 40 persen, sedangkan uji petik atau validasi di lapangan memiliki bobot lebih besar, yakni 60 persen.
“Nilai paparan sudah dipatok 40 persen. Untuk uji petik atau validasi nanti nilainya 60 persen. Termasuk juga akan ada peninjauan sarpras serta wawancara dengan SDM DPMPTSP, Kadin dan pelaku usaha,” ujarnya.
Karena bobot uji petik cukup besar, DPMPTSP Balikpapan memastikan seluruh jajaran telah siap menghadapi kedatangan tim penilai dari pusat. Pihak-pihak yang berkaitan dengan penilaian juga turut dilibatkan dalam proses tersebut.
Helmi berharap Balikpapan dapat masuk tiga besar nasional dalam penilaian tersebut. Bahkan, ia optimistis Balikpapan mampu meraih peringkat pertama.
“Mohon doa semoga Kota Balikpapan masuk tiga besar. Syukur-syukur hasilnya the best di peringkat pertama,” harap Helmi.
Nominasi tersebut terbagi dalam beberapa kategori, yakni provinsi, kota, dan kabupaten. Balikpapan sendiri masuk dalam kategori kota dan bersaing dengan daerah lain untuk memperoleh posisi terbaik.
Daerah yang berhasil masuk tiga besar disebut berpeluang mendapatkan penghargaan berupa Dana Insentif Daerah (DID).
Hasil uji petik dan validasi pada 19 Agustus mendatang akan menjadi salah satu penentu posisi akhir Balikpapan dalam nominasi pelayanan publik tingkat nasional tersebut. (ADV)
