Kesbangpol Perketat Pengawasan Bantuan Parpol
Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menerapkan pengawasan ketat terhadap penggunaan bantuan dana partai politik. Langkah ini dalam rangka menjaga akuntabilitas. Termasuk mendorong partai lebih disiplin dalam pelaporan dan pengelolaan keuangan.
Kepala Kesbangpol Balikpapan, Sutadi mengatakan pihaknya telah menetapkan mekanisme dan prosedur yang terstruktur. Hal itu demi menjamin transparansi dan akuntabilitas anggaran yang bersumber dari APBD tersebut. Penerapan pengawasan yang lebih sistematis jadi upaya membentuk ekosistem demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab.
“Kami tidak ingin dana ini digunakan tanpa arah yang jelas. Karena itu, setiap partai wajib mengikuti prosedur pelaporan dan penggunaan sesuai ketentuan. Tahun ini proses pencairan sempat terhambat karena laporan belum lengkap,” ujarnya, Rabu (16/07).
Mengenai mekanisme pengawasan, lanjut Sutadi, memang semakin ketat. Karena itu Kesbangpol Balikpapan meminta bantuan keuangan partai politik benar-benar bermanfaat bagi penguatan demokrasi lokal. Bukan sekadar kegiatan seremonial semata. Karenanya Kesbangpol mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan dana dari APBD.
“Kami telah menerapkan mekanisme dan prosedur terstruktur untuk memastikan bantuan tersebut digunakan secara tepat sasaran. Ini jelas uang rakyat. Harus bermanfaat kepada rakyat banyak dan bertanggung jawab,” jelasnya.
Menurut Sutadi pihaknya tidak akan menyalurkan bantuan baru jika laporan pertanggungjawaban dari tahun sebelumnya belum tuntas. Ia menyebut mekanisme ini bukan untuk mempersulit. Tetapi untuk menjamin uang rakyat yang dialokasikan melalui APBD benar-benar dimanfaatkan secara optimal.
“Kami bertanggung jawab memastikan dana ini tidak sekadar habis untuk acara seremonial. Harus ada dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal pendidikan politik dan penguatan demokrasi,” tuturnya lagi.
Kesbangpol, tambah Sutadi, berharap partai politik tidak hanya fokus pada kegiatan internal. Namun juga lebih banyak menyentuh masyarakat melalui program-program edukatif. Ia menilai partai memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran politik warga. Sehingga hal itu hanya bisa terjadi jika dana yang tersedia digunakan secara bijak dan terarah.
“Bantuan keuangan partai politik diharapkan benar-benar menjadi instrumen pembangunan politik yang substantif. Bukan hanya simbolik. Kegiatan seperti pelatihan kader, sosialisasi kebijakan, serta peningkatan kesadaran politik masyarakat,” tambahnya. (man)
