Pemkot Genjot Optimalisasi Penerimaan PBB

Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) mempercepat upaya optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjelang penutupan tahun anggaran. Pemerintah menargetkan seluruh agenda pembangunan tetap berjalan sesuai rencana dengan dukungan pendapatan daerah yang stabil.

Kepala BPPDRD Balikpapan, Idham, memperkuat langkah percepatan penerimaan PBB dengan mendorong masyarakat melakukan pembayaran lebih awal. Upaya ini bertujuan menjaga arus pendapatan tetap lancar di minggu-minggu terakhir menjelang akhir tahun. “Kami ingin penerimaan daerah tetap optimal. Pembayaran tepat waktu sangat membantu menjaga kelancaran pelaksanaan program pembangunan,” ujarnya, Kamis (13/11).

Idham menjelaskan pemerintah kota menaruh perhatian besar pada stabilitas pendapatan. Karena hal itu berdampak langsung pada kecepatan realisasi pembangunan. Mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga kebutuhan operasional yang mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari.

Idham menyebut tingkat kepatuhan pembayaran PBB cenderung meningkat saat memasuki penghujung tahun. Namun pemerintah tetap mengantisipasi potensi keterlambatan. Karena percepatan pembayaran sangat krusial untuk mencegah penumpukan transaksi pada akhir Desember yang bisa menghambat input data dan pencatatan pendapatan.

“Kami berharap tingkat kepatuhan PBB meningkat dalam beberapa minggu ke depan. Warga yang membayar lebih cepat sangat membantu kami menjaga arus penerimaan,” jelasnya.

Menurut Idham, PBB menjadi salah satu komponen pendapatan terbesar bagi pemerintah daerah. Karena itu, ia terus mengajak masyarakat melihat pembayaran pajak sebagai bagian dari kontribusi langsung terhadap pembangunan kota. Apalagi PBB bukan sekadar kewajiban administrasi tapi instrumen utama pembangunan yang dinikmati seluruh warga. Ia menilai kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu akan berdampak besar terhadap kualitas layanan publik.

“Pemerintah berkomitmen pembayaran PBB akan kembali ke masyarakat dalam bentuk fasilitas umum, perbaikan jalan, layanan kesehatan, hingga program sosial. Karena itu, kami mengajak warga untuk tidak menunda,” tuturnya lagi.

Idham menambahkan pihaknya terus melakukan sosialisasi seluruh kanal pembayaran yang telah disiapkan agar berfungsi optimal. Mulai dari bank mitra, gerai pembayaran, hingga platform digital. Kemudahan akses ini diharapkan mendorong warga menyelesaikan kewajiban tanpa menunggu akhir tahun. (man)