Pemkot Targetkan Nilai SAKIP AA
Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan langkah serius memperkuat reformasi birokrasi dengan menargetkan peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi AA (Double A). Target ini mencerminkan komitmen Pemkot dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien dan berorientasi hasil nyata.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo mengatakan peningkatan nilai SAKIP bukan sekadar persoalan administratif. Melainkan bagian dari upaya menciptakan budaya kerja baru yang menempatkan akuntabilitas sebagai dasar setiap kebijakan publik. Di mana semua pekerjaan berbasis kinerja dan bukan sebatas perencanaan.
“Kami ingin SAKIP menjadi budaya kerja, bukan sekadar penilaian tahunan. Karena melalui sistem ini, kita belajar mengelola sumber daya publik dengan lebih efisien dan bertanggung jawab,” ujarnya, Senin (03/11).
SAKIP, lanjut Bagus, bukan hanya alat ukur capaian program pemerintah. Tetapi juga instrumen penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran publik memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Melalui sistem akuntabilitas yang semakin matang, pemerintah daerah mampu menekan inefisiensi, memperkuat koordinasi lintas OPD dan memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran.
“Kinerja yang baik harus bisa diukur dan dirasakan oleh masyarakat. SAKIP membantu kita memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki indikator hasil yang jelas, bukan sekadar aktivitas,” jelasnya.
Bagus menyebut Pemkot Balikpapan terus berinovasi dalam memperkuat sistem evaluasi dan monitoring kinerja. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta memperbaiki perencanaan, memperkuat basis data serta meningkatkan kualitas pelaporan berbasis hasil. Bahkan melakukan monitoring kepada masyarakat sebagai penerima manfaat program.
Langkah ini juga sejalan dengan arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Di mana pemerintah pusat mendorong daerah-daerah berprestasi untuk memperluas penerapan prinsip good governance.
“Kami tidak hanya ingin mempertahankan predikat tapi juga menunjukkan Balikpapan bisa menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Baik di tingkat regional maupun nasional,” tuturnya lagi.
Bagus optimistis nilai target tersebut bisa dicapai melalui kolaborasi lintas sektor dan komitmen seluruh OPD. Pemkot juga memperkuat sistem pengawasan internal agar setiap kebijakan. Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, berjalan sesuai prinsip transparansi dan efisiensi anggaran. (ibn)
