Polemik Muaythai Kutim Ditutup, Pengprov Minta Pengurus Baru Fokus ke Porprov
Kutai Timur — Pengurus Provinsi (Pengprov) Muaythai Indonesia (MI) Kalimantan Timur meminta seluruh elemen Muaythai Kabupaten Kutai Timur untuk meninggalkan dinamika organisasi yang terjadi sebelumnya dan mulai menyatukan kekuatan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).
Seruan tersebut disampaikan Ketua Harian Pengprov MI Kalimantan Timur, Haji Zulkarnain, setelah kepengurusan Muaythai Indonesia Kutai Timur periode 2026–2030 resmi dikukuhkan.
Pengukuhan Pengurus Kabupaten (Pengkab) MI Kutai Timur berlangsung di Hotel Zenova Royale Sangatta, Sabtu (5/9/2026). Dalam kepengurusan definitif tersebut, Alief Fahreza Bulang ditetapkan sebagai Ketua Umum.
Zulkarnain menegaskan, rangkaian proses organisasi mulai dari pembekuan kepengurusan, penunjukan caretaker hingga pelaksanaan Musyawarah Kabupaten Luar Biasa (Muskablub) telah menjadi mekanisme untuk menyelesaikan persoalan organisasi dan memastikan keberlangsungan pembinaan atlet.
Dengan terbentuknya kepengurusan definitif, ia meminta tidak ada lagi pihak yang kembali memperdebatkan persoalan masa lalu.
”Kita jangan lagi bicara ke belakang soal kenapa ada pembekuan atau Plt. Mari bicara ke depan. Yang utama, persoalan ini sudah diselesaikan secara organisatoris kita arahkan musyawarahnya, tetapkan caretaker, dan alhamdulillah pengurus definitif resmi dikukuhkan,” tegas Haji Zulkarnain.
Menurut mantan Pemimpin Redaksi Samarinda Pos tersebut, persoalan internal yang berkepanjangan justru berpotensi memberikan dampak buruk terhadap perkembangan para atlet.
Karena itu, jajaran pengurus baru di bawah kepemimpinan Alief Fahreza Bulang diminta segera melengkapi struktur kepengurusan dan menjalankan program organisasi, terutama dalam mempersiapkan atlet menghadapi Porprov mendatang.
Zulkarnain juga secara khusus mengingatkan agar para atlet tidak dilibatkan dalam dinamika maupun konflik yang terjadi di tingkat kepengurusan.
”Tugas atlet itu sederhana latihan, bertanding, dan meraih prestasi. Jangan mau ditarik ke sana-sini atau terpengaruh hal yang tidak jelas. Atlet kita umumnya masih muda dan rentan dipengaruhi, maka kewajiban kita untuk melindungi mereka,” ujarnya.
Ia menilai, setelah Muskablub dan pengukuhan pengurus definitif selesai dilaksanakan, perhatian seluruh pihak harus diarahkan pada peningkatan kualitas pembinaan dan kesiapan atlet.
Zulkarnain memastikan Pengprov MI Kalimantan Timur akan memberikan dukungan terhadap percepatan persiapan atlet Muaythai Kutai Timur. Salah satunya melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) sebagai dasar untuk memulai program Pelatihan Daerah (Platda) maupun Training Center (TC).
Menurutnya, kepastian legalitas kepengurusan juga menjadi bagian penting dalam memastikan hak-hak atlet dapat dipenuhi serta program pembinaan dapat berjalan tanpa hambatan.
”Begitu SK ditandatangani Ketua Umum Pak Rudiansyah Aras, tim langsung bekerja kumpulkan atlet, beri arahan, dan salurkan hak-hak mereka. Legalitasnya sudah terang benderang, tidak ada alasan lagi untuk terganggu polemik,” pungkasnya.
Dengan resminya kepengurusan MI Kutai Timur periode 2026–2030, Pengprov MI Kalimantan Timur berharap seluruh unsur organisasi dapat kembali bersatu. Fokus utama kini diarahkan pada pembinaan atlet dan persiapan menghadapi Porprov, dengan target membawa Muaythai Kutai Timur kembali meraih prestasi.(Adv/*/KK)
