DP3AKB Perkuat Digitalisasi Pencegahan Kekerasan Anak
Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan mulai melangkah ke arah transformasi digital dalam menangani kekerasan terhadap anak. Langkah ini muncul dari kesadaran perlindungan anak tidak cukup hanya dengan pendekatan konvensional. Namun harus merespons tantangan zaman secara konkret dan sistemik.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, Heria Prisni, mengatakan pihaknya sedang melakukan penguatan sistem pelaporan dan penanganan kekerasan berbasis digital. Hal ini sebagai bagian dari reformasi layanan publik di bidang perlindungan anak.
“Kami sedang mempersiapkan platform digital yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Melalui sistem ini, masyarakat bisa melaporkan dugaan kekerasan dengan cepat, aman, dan tanpa harus datang langsung ke kantor,” ujarnya, Senin (07/07).
Heria menilai sistem digital akan memangkas birokrasi, mempercepat respon petugas, dan menjamin kerahasiaan pelapor. DP3AKB juga melibatkan berbagai pihak untuk mendukung program ini, mulai dari aparat kelurahan, tokoh masyarakat, hingga relawan perlindungan anak. Sistem digital ini akan terhubung langsung dengan petugas pendamping, unit layanan terpadu dan lembaga terkait agar proses penanganan berjalan cepat dan menyeluruh.
“Banyak korban yang memilih diam karena takut atau tidak tahu harus mengadu ke mana. Dengan platform ini, kami buka ruang seluas-luasnya agar semua anak merasa terlindungi. Ini bagian dari inovasi kita dalam perlindungan anak,” jelasnya.
Di sisi lain, Heria menekankan tujuan utama dari program ini bukan sekadar mempertahankan predikat Kota Layak Anak (KLA) kategori utama. Melainkan menciptakan lingkungan yang benar-benar aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak. Apalagi pendekatan digital merupakan jawaban atas tantangan era modern.
“Yang terpenting bukan gelarnya, tapi bagaimana anak-anak kita tumbuh dalam lingkungan yang melindungi dan menghargai mereka. Anak-anak kita hidup di dunia digital, jadi sudah saatnya perlindungan mereka juga beradaptasi ke arah sana,” tuturnya.
Heria menambahkan Pemerintah Kota Balikpapan juga berencana mengintegrasikan sistem ini dengan layanan pendidikan dan kesehatan. Melalui inovasi ini, Balikpapan ingin membuktikan perlindungan anak tidak sebatas pencapaian administratif. Tetapi hadir sebagai sistem kerja nyata dengan keterlibatan semua pihak. (man)
