DPRD Dorong Sosialisasi KUR Tanpa Agunan
Balikpapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan bergerak cepat memastikan akses modal bagi warga lokal. Lembaga legislatif ini mendorong Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian (DKUMKMP) untuk melakukan sosialisasi secara masif. Langkah ini bertujuan agar informasi mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menaruh perhatian besar pada program permodalan ini. Ia melihat potensi ekonomi kreatif warga Balikpapan sering terhambat oleh minimnya pengetahuan administratif. Maka pihak dewan menuntut instansi terkait turun langsung ke lapangan untuk menjemput bola.
“Kami mendorong Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian untuk gencar melakukan sosialisasi. Jangan sampai program bagus ini hanya berhenti di meja kantor. Petugas harus memastikan setiap pelaku usaha kecil di kelurahan memahami hak mereka,” ujarnya, Rabu (04/03).
Fauzi menekankan informasi yang tidak merata merupakan kerugian besar bagi warga. Dirinya tidak ingin para pengusaha mikro kehilangan kesempatan emas hanya karena buta informasi. Baginya, akses permodalan hingga Rp 100 juta tanpa agunan adalah solusi nyata yang harus dirasakan setiap warga.
“Saya tidak ingin warga kehilangan kesempatan hanya karena kurangnya informasi mengenai prosedur pengajuan. Banyak warga kita punya ide bisnis hebat, tetapi mereka bingung bagaimana cara memulainya secara formal,” jelasnya.
Selain sosialisasi, lanjut Fauzi, DPRD Balikpapan juga menyoroti pentingnya bantuan teknis bagi para pelaku usaha. Banyak warga mengalami kegagalan saat proses verifikasi di bank karena kendala dokumen. Oleh karena itu, DPRD menginginkan adanya sistem pendampingan yang intensif bagi calon debitur.
Pemerintah harus membimbing warga dalam menyusun laporan keuangan sederhana dan memenuhi syarat administrasi lainnya. Pendampingan ini menjadi kunci utama agar pelaku usaha mikro sukses menembus verifikasi perbankan yang ketat. Tanpa bantuan teknis, kemudahan tanpa agunan akan sulit terjangkau oleh masyarakat awam.
“Kami menekankan pentingnya pendampingan agar warga sukses menembus verifikasi perbankan. Dinas terkait harus hadir sebagai jembatan antara kebutuhan warga dan persyaratan dari pihak bank,” tambah politisi Golkar Balikpapan tersebut. (man)
