DPRD Dukung Penertiban Pengetap BBM
Balikpapan – Komisi II DPRD Kota Balikpapan memberikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam menertibkan praktik pengetap. Yakni pihak yang membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk dijual kembali. Otomatis harga di tingkat pengecer jelas lebih tinggi karena tidak ada regulasi yang mengatur BBM eceran.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, mengatakan keberhasilan penertiban ini sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat. Ia melihat fenomena pengetap bukan sekadar masalah ekonomi. Melainkan juga persoalan kepatuhan terhadap aturan distribusi subsidi. Dewan menyadari dilema yang ada, mengingat pemerintah tidak bisa melarang seseorang untuk menjalankan usaha kecil demi mencari nafkah.
“Kami mendukung penertiban ini, namun semua kembali lagi pada kesadaran masyarakat. Pemerintah memang tidak dapat melarang seseorang menjalankan usaha sepenuhnya. Tapi jangan sampai menyulitkan pihak lain,” ujarnya, Selasa (10/03).
Meskipun demikian, Fauzi mengingatkan para pelaku usaha agar tidak menabr0k aturan hukum. Ia mengimbau warga untuk tidak melakukan penimbunan BBM, terutama jenis bersubsidi yang seharusnya menjadi hak masyarakat kurang mampu. Penimbunan ini sering kali menjadi pemicu utama antrean panjang di sejumlah SPBU dan merugikan pengendara lain yang membutuhkan pengisian cepat.
“Kami mengimbau masyarakat tidak menimbun BBM. Terutama BBM bersubsidi. Tolong gunakan hak ini dengan bijak. Memang ada aturan pembatasan pembelian. Tapi ya di lapangan kita lihat ada warga sulit dapat Pertalite,” jelasnya.
DPRD, lanjut Fauzi, menilai perlu adanya keseimbangan antara kebebasan berusaha dan ketaatan pada regulasi daerah. Melalui Komisi II, legislatif terus berkoordinasi dengan Satpol PP dan Pertamina untuk memantau titik-titik rawan pengetapan. Pengawasan ketat ini juga merespons keluhan warga terkait sulitnya mendapatkan Pertalite dan Solar akibat aksi borong oleh oknum tertentu.
Ia menambahkan, Dewan berkomitmen mengawal kebijakan ini hingga ke akar rumput agar kesejahteraan energi merata bagi seluruh warga kota minyak. Karena tertibnya distribusi akan membuat suasana kota tetap kondusif. Termasuk mencegah terjadinya kelangkaan bahan bakar yang meresahkan.
“Kami minta masyarakat proaktif melaporkan jika melihat praktik penimbunan BBM. Kesadaran kolektif warga Balikpapan menjadi kunci utama. Kan tidak ada yang mau kesusahan BBM akibat perbuatan orang lain,” tambahnya. (man)
