DPRD Siap Kawal Pengamanan Inflasi
Balikpapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan memperketat fungsi pengawasan terhadap kebijakan ekonomi daerah. Fokus utama legislatif saat ini tertuju pada efektivitas penggunaan anggaran pengendalian inflasi. Langkah ini bertujuan untuk menjamin setiap rupiah APBD berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
Pihak legislatif, kata Wakil Ketua DPRD, Yono Suherman, berkomitmen mengawal penuh seluruh instrumen pengendalian harga di Kota Beriman. Pengawasan intensif menyasar program strategis yang dijalankan pemerintah kota. Legislator ingin memastikan tidak ada alokasi anggaran yang meleset dari target sasaran.
Dirinya juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap kebijakan ekonomi. Di mana intervensi pasar memerlukan ketepatan data dan eksekusi yang cepat. Lalu pihak DPRD menjalankan fungsi pengawasan untuk mengawal keberlanjutan program tersebut.
“Kami terus memantau efektivitas anggaran di lapangan. Prioritas utama kami adalah memastikan program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan dasar Masyarakat. Kan ini menjaga perputaran ekonomi lokal,” ujarnya, Senin (13/04).
Yono menjelaskan DPRD tidak hanya melihat angka-angka di atas kertas. Para anggota dewan turun langsung meninjau realisasi program pengendalian inflasi. Mereka mengevaluasi dampak operasi pasar terhadap daya beli warga secara berkala.
Intervensi pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kini membuahkan hasil positif. Stabilitas harga kebutuhan pokok mulai terlihat di sejumlah pasar tradisional. Yono menilai kerja sama antara eksekutif dan legislatif mampu meredam gejolak ekonomi lokal.
“Realisasi anggaran harus sejalan dengan kondisi riil di pasar. Sejauh ini, langkah-langkah TPID sudah berjalan pada jalur yang benar dan cukup efektif. Di sisi lain ya kita harus perkuat koordinasi dengan daerah penghasil,” jelasnya.
Menurut Yono DPRD Balikpapan juga menaruh perhatian besar pada ketepatan sasaran bantuan sosial atau subsidi. Pengawasan ketat mencegah terjadinya tumpang tindih data penerima manfaat. Legislatif mendorong transparansi penuh dalam setiap tahapan penyaluran program subsidi pangan. Apalagi setiap kebijakan ekonomi daerah wajib mengutamakan kepentingan rakyat kecil.
“Stabilitas harga menjadi indikator utama keberhasilan ekonomi. Maka kami minta koordinasi antar instansi harus semakin solid. Jangan sampai ada hambatan birokrasi. Karena warga tentu ingin ekonomi mereka berjalan lancar,” tambah politisi Nasdem ini. (ana)
