Ketua RT Pegang Kendali Aplikasi Sapa Warga
Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan memberikan peran baru yang strategis bagi para Ketua Rukun Tetangga (RT). Kini, garda terdepan masyarakat ini memegang kendali penuh dalam memonitor ketaatan pajak warga. Melalui aplikasi Sapa Warga, setiap Ketua RT dapat memantau status pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara langsung dan akurat.
Langkah inovatif ini mengubah pola pengawasan pajak yang selama ini bersifat pasif. Pemerintah Kota kini mendesentralisasi fungsi pengawasan hingga ke tingkat lingkungan terkecil. Aplikasi Sapa Warga menyajikan data real-time mengenai siapa saja warga yang sudah atau belum menuntaskan kewajibannya.
Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan, Idham Mustari mengatakan pentingnya keterlibatan tokoh masyarakat. Ia menilai Ketua RT memiliki kedekatan emosional dan sosial yang kuat dengan warga. Hal ini menjadi kunci utama untuk meningkatkan kesadaran pajak di Balikpapan.
“Kami memberikan alat pantau digital ini agar Ketua RT bisa membantu kami memvalidasi data di lapangan. Inovasi ini mengedepankan transparansi total antara pemerintah, pengurus RT, dan warga,” ujarnya, Rabu (15/04).
Idham menjelaskan sistem baru ini untuk menghilangkan keraguan warga mengenai status pajaknya. Ketua RT cukup membuka ponsel untuk mengecek data tagihan di wilayahnya. Jika ada warga yang menemui kendala administratif, Ketua RT bisa memberikan arahan yang tepat berdasarkan informasi dari aplikasi.
Digitalisasi ini juga bertujuan untuk mendorong kepatuhan masyarakat secara persuasif. Pemerintah tidak lagi mengandalkan cara-cara kaku dalam menagih pajak. Pendekatan melalui Ketua RT terasa lebih humanis dan kekeluargaan namun tetap profesional karena berbasis data digital yang valid.
“Kami ingin meminimalkan kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada sistem manual. Setiap transaksi yang masuk langsung terupdate di Ketua RT dan sistem pusat BPPDRD. Jadi ada kepastian hukum dan kenyamanan bagi wajib pajak,” jelasnya.
Dukungan teknologi ini, tambah Idham, menjadi bagian dari visi besar Balikpapan sebagai Kota Pintar (Smart City). Pemerintah fokus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan ekosistem digital. Sektor PBB merupakan salah satu penyumbang terbesar yang memerlukan akurasi pengawasan tinggi di tingkat bawah. (san)
