Pemkot Evaluasi Program Prioritas 2025
Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan kembali memperkuat komitmen percepatan pembangunan melalui evaluasi menyeluruh terhadap program kerja tahun 2025. Dalam forum evaluasi tersebut, pemerintah mengidentifikasi sejumlah kegiatan prioritas yang membutuhkan percepatan. Baik dari sisi penyerapan anggaran maupun pencapaian indikator kinerja.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, memimpin langsung proses evaluasi dan menekankan pentingnya langkah cepat untuk memastikan seluruh program strategis berjalan sesuai jadwal. Ia menyebut pemerintah tidak ingin pembangunan terhambat akibat lambatnya penyelesaian kegiatan atau rendahnya realisasi anggaran.
“Kami melihat masih ada beberapa kegiatan prioritas yang memerlukan percepatan, terutama menyangkut penyerapan anggaran dan capaian indikator kinerja. Semua perangkat daerah harus bergerak lebih cepat,” ujarnya, Jumat (14/11).
Bagus mengatakan proyek-proyek yang berkaitan dengan pelayanan publik menjadi fokus utama pemerintah. Ia menginginkan pelayanan publik berkualitas menjadi fondasi stabilitas pembangunan kota. Agar setiap program yang berhubungan dengan layanan dasar harus selesai tepat waktu.
“Proyek pelayanan publik tidak boleh tertunda. Kami ingin seluruh layanan berjalan optimal karena itu yang langsung dirasakan masyarakat. Kita masih ada waktu sekitar satu bulan untuk kegiatan yang perlu percepatan,” jelasnya.
Selain pelayanan publik, lanjut Bagus, pemerintah juga memantau progres pembangunan infrastruktur dasar. Infrastruktur seperti jalan, fasilitas air bersih, drainase dan ruang publik disebut harus segera terselesaikan. Ia meminta instansi teknis mempercepat penyelesaian dokumen, tender serta proses administrasi lainnya.
“Kami menaruh perhatian khusus pada pembangunan infrastruktur dasar karena berdampak besar pada mobilitas dan kualitas hidup masyarakat. Prosesnya harus efektif dan tanpa hambatan,” tuturnya lagi.
Evaluasi ini, menurut Bagus, juga menyoroti program penguatan kesejahteraan masyarakat. Termasuk sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Program-program ini harusnya menunjukkan progres signifikan sejak semester pertama tahun anggaran.
“Kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan akhir dari semua program. Karena itu, capaian indikatornya harus terlihat dan tidak berhenti di rencana saja. Ini semua masih kita pantau terus perkembangannya sampai akhir tahun,” lanjutnya.
Dalam forum itu, Bagus meminta setiap perangkat daerah menyampaikan langkah-langkah percepatan yang dapat ditempuh dalam waktu dekat. Pemerintah menginginkan adanya penyesuaian strategi agar seluruh program prioritas berjalan efektif meski menghadapi sejumlah kendala teknis.
“Kami mendorong seluruh OPD untuk mengidentifikasi hambatan dan segera menyiapkan solusi. Tidak ada alasan untuk menunda pengerjaan yang sudah direncanakan,” pungkasnya. (man)
