Balikpapan Perkuat Sinergi TP2DD dan TPID
Balikpapan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah sekaligus menjaga stabilitas harga di tengah tantangan ekonomi global. Langkah strategis itu terlihat dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimantan Timur yang digelar di Samarinda.
Dalam pertemuan tersebut, seluruh pemangku kepentingan sepakat mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, memperluas pemanfaatan QRIS di masyarakat, serta memperkuat pengawasan dan pengendalian harga bahan pokok.
Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan, Idham, menegaskan komitmen pemerintah setempat dalam menjalankan arahan nasional melalui percepatan digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi.
“Kami terus mendorong masyarakat menggunakan kanal digital, terutama QRIS, untuk membayar pajak dan retribusi daerah. Selain efisien dan transparan, sistem ini mampu menekan potensi kebocoran pendapatan daerah,” ujarnya, Selasa (05/08).
Idham mengatakan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam belanja APBD juga meningkat signifikan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat branding Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang telah digulirkan secara nasional. Apalagi elektronifikasi tak hanya mempercepat proses transaksi tetapi juga menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel.
“Kami melihat tren positif dari masyarakat. Mereka mulai terbiasa dengan transaksi nontunai, terutama sejak diberlakukannya berbagai inovasi layanan digital oleh pemerintah kota,” ungkapnya.
Selain fokus pada digitalisasi, forum HLM TP2DD dan TPID juga membahas langkah konkret menjaga tingkat inflasi di Kalimantan Timur. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mengantisipasi gejolak harga pangan dan komoditas strategis.
Idham menekankan pentingnya sinergi antara TP2DD dan TPID antar daerah. Khususnya dengan pihak perbankan dalam penerapan digitalisasi transaksi daerah. Karena hal itu dapat mendukung pengumpulan data yang lebih presisi dan membantu pengambilan kebijakan yang lebih cepat hingga tepat sasaran.
“Pihak Pemprov Kaltim sudah menunjukkan komitmen nyata dalam mengintegrasikan digitalisasi dan stabilitas ekonomi. Kami pikir tinggal daerah saja membuat strategi menyesuaikan kondisinya. Ini juga bagian menjaga daya beli masyarakat,” tambahnya. (man)
