Anggaran Dinas Perdagangan di 2026 Tersisa 34%
Balikpapan – Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Balikpapan menghadapi tantangan berat dalam menjalankan program kerja tahun 2026. Pasalnya, kemampuan anggaran dinas tersebut mengalami penurunan drastis hingga hanya 34 persen dari total kebutuhan ideal. Kondisi ini terjadi akibat kebijakan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap kemampuan belanja daerah.
Kepala Dinas Perdagangan Balikpapan, Haemusri Umar mengakui efisiensi anggaran tahun depan akan sangat ketat. Ia mengatakan dengan sisa anggaran tersebut, pihaknya tetap berupaya menjaga agar program prioritas tetap berjalan. Meski sejumlah kegiatan fisik harus ditunda sementara waktu.
“Kemampuan anggaran kami tahun 2026 hanya sekitar 34 persen. Artinya, masyarakat memang harus memahami beberapa kegiatan fisik bakalan tertunda. Tapi itu sifatnya hanya sementara sampai keuangan kita stabil lagi,” ujarnya, Rabu (12/11).
Haemusri menjelaskan, kebijakan nasional untuk menata ulang transfer dana ke daerah berdampak pada semua sektor termasuk perdagangan. Karena itu, Dinas Perdagangan Balikpapan harus melakukan penyesuaian strategi agar seluruh kegiatan yang tersisa tetap efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Kami berupaya mengoptimalkan anggaran yang ada untuk program yang benar-benar berdampak langsung bagi pelaku usaha dan masyarakat. Setiap rupiah harus digunakan seefisien mungkin dalam masa pemangkasan anggaran,” jelasnya.
Menurut Haemusri, dari total program yang direncanakan, hanya sepertiga yang bisa direalisasikan tahun depan. Beberapa kegiatan fisik seperti revitalisasi pasar tradisional, pembangunan sarana kebersihan dan perbaikan fasilitas perdagangan menjadi prioritas yang ditunda realisasinya hingga anggaran kembali stabil.
“Di sisi layanan publik tetap berjalan. Kan kita punya fungsi pengawasan harga dan pasokan bahan pokok. Kami tetap melakukan pemantauan harga dan stok bahan pokok. Itu tidak boleh berhenti karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” tuturnya.
Selain efisiensi belanja, Disdag juga mulai mempersiapkan langkah digitalisasi layanan perdagangan untuk menekan biaya operasional. Langkah ini meliputi penguatan sistem informasi pasar dan pelibatan pelaku UMKM dalam promosi berbasis daring.
Haemusri menambahkan, kondisi keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk berhenti berinovasi. Ia berharap masyarakat memahami situasi fiskal yang dihadapi Pemkot Balikpapan saat ini. Sembari tetap mendukung langkah efisiensi demi keberlanjutan program pembangunan.
“Kami ingin masyarakat memahami bahwa efisiensi ini bukan berarti penghentian layanan. Justru kami berupaya lebih kreatif agar tetap bisa melayani dengan sumber daya yang terbatas,” pungkasnya. (man)
