Ajukan Perda Pengelolaan Hutan dan Lahan, KPHP Minta Mekanisme Pembakaran Hutan dan Lahan Diatur

Kutai Timur – Tidak bisa dipungkiri jika secara dahulu dan turun-menurun sejak zaman nenek moyang masyarakat asli yang tinggal di pedalaman Kalimantan, menumpukan pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-harinya melalui hasil hutan dan mengolahan bahan baku di dalamnya, seperti kegiatan berladang dan bercocok taman di dalam kawasan hutan. Kondisi dan kegiatan bercocok taman ini, akhirnya tidak dapat dihindari dari kegiatan pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar ladang.

Kebiasaan membakar lahan dalam proses pembukaan ladang ini tentu bertentangan dengan Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Namun bagaimana nasib masyarakat yang terlanjur menggantungkan hidupnya kepada pengelolaan hasil hutan dan telah turun menurun menerapkan pola membuka ladang dengan cara membakar lahan atau hutan ?

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kelinjau, Shahar Al-Haqq menyebutkan jika sudah saatnya pemerintah mengatur secara hukum mekanisme masyarakat dalam upaya pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan, terutama dalam kegiatan pembukaan ladang dengan cara membakar. Pasalnya, kebiasaan membakar ladang untuk kegiatan membuka lahan pertanian atau perkebunan oleh masyarakat pedalam ini tidak bisa dihindarkan. Sehingga melalui peraturan daerah (Perda) ataupun Peraturan Bupati (Perbup) dan minimal adalah peraturan desa (Perdes), kegiatan pembakaran ladang untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan oleh masyarakat lokal bisa diatur secara detail mekanismenya.

“Membakar ladang untuk membuka lahan pertanian, memang sudah menjadi kebiasaan dan tradisi mulai nenek moyang masyarakat asli Kalimantan yang tinggal di pedalaman. Kok tiba-tiba dilarang ? Klo dilarang, pemerintah bisa ga ngasih makan masyarakat pedalaman tersebut sehari-hari, mampu ga ? Makanya perlu buat sebuah aturan hukum yang mengatur mekanisme cara masyarakat pedalaman atau masyarakat lokal yang sudah terbiasa membuka lahan pertanian dengan cara membakar. Jika ada aturan baku, seperti Perda (Peraturan Daerah, red), maka masyarakat tetap bisa membakar lahan, tetapi tidak terjerat hukum karena mengikuti aturan pemerintah,” ujar Shahar.

Lanjutnya, selama ini penegak hukum langsung menafsirkan mentah-mentah UU Nomor 32 Tahun 2009 atau UU Nomor 41 Tahun 1999, bahwa jika melakukan pembakaran lahan atau hutan, maka langsung diancam dengan hukuman pidana. Padalah ada pasal yang juga mengizinkan masyarakat adat untuk membakar lahan. Maka pasal ini harus diterjemahkan dalam bentuk Peda agar tidak menjerat masyarakat.

“Misalnya saat ini, kan masih musim penghujan. Seharusnya boleh saja masyarakat membakar lahan mereka. Asalkan diatur, tidak serta-merta lahan sebanyak dua hektar dibakar sekaligus. Bertahap dan harus membuat sekat-sekat api. Jadi ada aturannya, kapan masyarakat boleh membakar, kapan masyarakat boleh menanam dan kapan masyarakat tidak boleh membakar sama sekali. Ada kondisi siaga tiga atau normal, bahwa masyarakat boleh membakar jika curah hujan masing tinggi. Kemudian kondisi siaga dua artinya waspada, kondisi siaga satu yang artinya darurat dan kondisi darurat asap. Untuk kondisi siaga satu hingga tiga, maka kami (petugas KPHP, red) yang akan mengarahkan masyarakat. Namun jika sudah masuk kondisi darurat asap, maka masyarakat tidak boleh sama sekali melakukan pembakaran hutan atau lahan, dan statusnya ditangani langsung oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah, red). Masyarakat juga jika ingin membakar harus minta izin dulu dari Kepala Desa (Kades). Sedangkan Kades jika ingin memberikan izin membakar kepada masyarakat, juga harus seizin Dinas Lingkungan Hidup yang terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, red), terkait prakiraan cuaca,” jelas Shahar.

Ditambahkan Shahar, hal sedetail mungkin terkait pola pembukaan lahan oleh masyarakat ini yang harus dituangkan dalam Perda tersebut. Pihaknya berharap, usulan Raperda (Rancangan Perda) ini bisa dikaji dan digodok melalui BPBD Kutim. Sehingga kegiatan perekonomian masyarakat tetap berjalan dan masyarakat juga tetap patuh mengikuti aturan hukum yang ada.

“Kami berharap ada percepatan dalam pengusulan Perda, terutama melalui BPBD Kutim. Sehingga aktifitas masyarakat untuk bercocok tanam tetap bisa dilakukan, namun masyarakat juga tetap patuh dengan aturan pemerintah, terutama terkait mekanisme pembakaran lahan,” ucapnya.

Sementara itu terpisah, Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Kutim, Syafruddin Syam mengaku akan mengkaji terlebih dahulu draf usulan Perda tentang pengelolaan lahan dan hutan, seperti yang diinginkan KPHP Kelinjau. Karena menurutnya, jangan sampai pemerintah menerbitkan aturan hukum, namun kemudian atiran tersebut kembali menghantam pemerintah dan masyarakat. Apalagi terkait hal yang mengatur mekanisme membakar lahan untuk kegiatan membuka ladang oleh masyarakat adat.

“Kita kaji terlebih dahulu. Karena aturan (Undang-undang, red) yang ada saja juga bertolak belakang. Satu sisi disebutkan tidak boleh melakukan pembakaran hutan dan lahan, namun di satu sisi memberikan peluang dan izin bagi masyarakat adat untuk membakar lahan, maksimal dua hektar. Jangan sampai kita keluarkan aturan, tetapi nantinya menghantam ke kita sendiri. Nanti kita pelajari dan cari referensi, daerah mana yang sudah menerapkan aturan membolehkan masyarakat membakar lahan untuk bercocok tanam,” sebut Syafruddin. (ibn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *