DPRD Dorong Sinergi Pengawasan Kontraktor
Balikpapan – DPRD Kota Balikpapan mendorong pihak terakit meningkatkan penagwasan seluruh badan usaha yang beroperasi. Hal itu menuntut identifikasi menyeluruh terhadap setiap Perusahaan. Terutama para kontraktor pemenang proyek pemerintah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan dan jaminan sosial.
Ketua Komisi IV, Gasali menilai pengawasan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Ia mendesak adanya kolaborasi kuat antara Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Dinas Kesehatan (Dinkes), hingga BPJS. Sinergi ini menjadi kunci utama untuk membedah data perusahaan yang selama ini mungkin luput dari radar pengawasan pemerintah.
“Kita harus tahu perusahaan mana saja yang beroperasi, kontraktornya siapa, dan apakah sudah terdaftar di Disnaker. Dari situ bisa dipastikan apakah pekerjanya sudah didaftarkan ke BPJS atau belum,” ujarnya, Selasa (12/05).
Gasali memberikan perhatian khusus kepada para kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek pembangunan pemerintah. Ia menginginkan setiap penyedia jasa yang menggunakan anggaran negara wajib memberikan teladan dalam pemenuhan hak pekerja. Agar tidak ada kontraktor yang meraih keuntungan dari proyek pemerintah namun mengabaikan kewajiban jaminan kesehatan bagi buruhnya.
Menurutnya, integrasi data antar instansi akan menutup celah manipulasi. Jika Disnaker memiliki data perusahaan, maka BPJS bisa langsung memverifikasi jumlah kepesertaan tenaga kerja secara real-time. Sementara itu, Dinas Kesehatan dapat memantau standar kelayakan fasilitas medis bagi para pekerja di lapangan.
Gasali melihat sinkronisasi ini sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negara. Ia meyakini transparansi data kontraktor akan meningkatkan kualitas hasil pekerjaan proyek. Pekerja yang memiliki jaminan sosial yang jelas tentu akan bekerja dengan rasa aman dan produktivitas yang lebih tinggi.
“Kita tidak boleh membiarkan ada pekerja yang bertaruh nyawa di proyek pemerintah tanpa perlindungan kesehatan. Semua instansi harus duduk bersama dan saling membuka data agar tidak ada lagi perusahaan yang sembunyi dari kewajiban,” jelasnya.
DPRD, tambah Gasali, juga berencana mengusulkan sistem audit terpadu bagi para pemenang lelang proyek. Dirinya menginginkan status kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan menjadi syarat mutlak dalam pencairan progres pekerjaan. Hal ini ia anggap sebagai instrumen paling efektif untuk memaksa perusahaan tetap patuh pada aturan. (sus)
