DPRD Pertanyakan Solusi Sambungan Air
Balikpapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menuntut langkah konkret dari pemerintah kota dalam memperluas akses air bersih. Pasalnya, hingga saat ini ribuan warga masih kesulitan mendapatkan sambungan kran ke rumah-rumah mereka. Alasan keterbatasan pasokan air baku yang terus berulang dinilai bukan lagi solusi yang bisa diterima masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, menyoroti ketidakpastian yang dialami para pemohon sambungan baru ini. Ia menilai pemerintah kota terlalu terjebak dalam masalah tanpa melakukan terobosan yang menyentuh akar persoalan di lapangan. Padahal sudah terjadi kesenjangan antara pertumbuhan pemukiman dan ketersediaan infrastruktur air.
“Ini sudah menjadi persoalan pelik yang belum terurai. Warga di berbagai wilayah terus menyuarakan permohonan pemasangan sambungan baru. Tapi alasan ketiadaan air baku seolah menjadi jawaban baku yang menghentikan harapan warga,” ujarnya, Senin (04/05).
Gasali mengatakan masyarakat tidak bisa terus-menerus menunggu tanpa adanya kepastian waktu. Ia melihat pemerintah perlu mempercepat proyek-proyek strategis penyediaan air baku, seperti optimalisasi waduk hingga pemanfaatan sumber air alternatif lainnya. Tanpa adanya tindakan nyata, cakupan layanan air bersih di Balikpapan akan terus tertinggal dari pertumbuhan kota.
Politisi Golkar ini meminta pemerintah kota dan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) untuk jujur dan transparan kepada publik. Ia mendorong adanya peta jalan (roadmap) yang jelas mengenai kapan penambahan pasokan air baku selesai dan kapan sambungan warga mulai terpasang. Transparansi data ini sangat penting agar warga tidak merasa digantung oleh janji-janji manis.
“Pemerintah harus berani mengambil risiko untuk melakukan inovasi teknologi pengolahan air. Kita tidak bisa hanya bergantung pada air hujan dan waduk yang ada saat ini,” tuturnya lagi.
Komisi IV, lanjut Gasali, berkomitmen mengawal setiap tahapan penganggaran yang berkaitan dengan penyediaan air bersih. Karena alasan-alasan teknis tidak bisa menunda kewajiban pelayanan dasar kepada masyarakat. Menurutnya, air bersih adalah hak fundamental warga yang wajib dipenuhi oleh negara.
“Kami minta pendataan ulang potensi pelanggan dan pemetaan pipa distribusi harus menjadi prioritas. Air bersih ini hajat hidup orang banyak. Kami sering dapat keluhan mereka yang belum dapat sambungan air,” tambahnya. (san)
