Pemkot Balikpapan Percepat Digitalisasi Transaksi Keuangan Daerah untuk Tingkatkan Transparansi
Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan terus mendorong percepatan transformasi digital dalam sistem transaksi keuangan daerah sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas birokrasi sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menegaskan bahwa digitalisasi kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Menurutnya, penerapan sistem digital mampu memangkas proses administrasi yang selama ini dinilai panjang dan berbelit.
“Digitalisasi ini mempercepat proses, sekaligus menghindari fraud atau penyimpangan dalam kegiatan pemerintahan. Ini juga bagian dari misi besar transformasi birokrasi,” ujar Bagus Susetyo, Rabu (15/4/2026).
Ia menjelaskan, salah satu inovasi yang mulai diterapkan pemerintah kota adalah penggunaan kartu kredit pemerintah daerah. Melalui skema ini, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat melakukan transaksi secara langsung tanpa harus melalui tahapan pengajuan berjenjang seperti mekanisme konvensional sebelumnya.
Dengan sistem tersebut, masing-masing OPD telah diberikan alokasi atau kuota anggaran yang dapat digunakan sesuai kebutuhan operasional yang telah ditetapkan. Mekanisme ini diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan kegiatan pemerintahan sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Selain itu, kebijakan digitalisasi juga diterapkan dalam sistem perjalanan dinas (Surat Perintah Perjalanan Dinas/SPPD). Proses administrasi perjalanan dinas kini dilakukan secara digital, sehingga lebih mudah dipantau dan diverifikasi oleh pihak terkait.
Pemerintah Kota Balikpapan menilai bahwa penerapan sistem ini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Setiap transaksi yang dilakukan dapat tercatat secara sistematis dan terintegrasi, sehingga memudahkan proses pengawasan.
Lebih lanjut, Pemkot berharap implementasi digitalisasi keuangan ini dapat mendorong perubahan budaya kerja aparatur sipil negara menuju sistem yang lebih modern, cepat, dan berbasis teknologi informasi.
Dengan langkah tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan optimistis transformasi digital di sektor keuangan daerah akan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik. (ADV Diskominfo Balikpapan)
