Pemkot Perluas Sinergi TP2DD
Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan kembali menegaskan komitmennya memperluas penggunaan transaksi non-tunai di seluruh perangkat daerah. Yakni melalui sinergi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat efisiensi ekonomi kawasan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah di era digital.
TP2DD hadir sebagai forum koordinasi strategis yang beranggotakan pemerintah daerah, perbankan dan otoritas sistem pembayaran nasional. Tim ini memiliki mandat mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) yang selama ini menjadi pilar transformasi digital dalam tata kelola anggaran.
Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan, Idham mengatakan sinergi TP2DD bukan sekadar formalitas koordinasi. Ia menyebut forum ini sebagai ruang kolaborasi nyata untuk memastikan berbagai kebijakan digitalisasi berjalan seragam dan terintegrasi.
“Kami memperkuat sinergi TP2DD agar seluruh transaksi pemerintah daerah semakin efektif, efisien, dan transparan. Elektronifikasi transaksi bukan lagi wacana, tetapi kebutuhan untuk meningkatkan kualitas layanan publik,” ujarnya, Sabtu (15/11).
Idham menjelaskan ETPD memiliki dampak langsung terhadap peningkatan akuntabilitas dan percepatan arus transaksi keuangan. Pemerintah daerah dapat mengurangi risiko kebocoran anggaran, mempercepat pencatatan keuangan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat. Terutama yang melakukan pembayaran pajak maupun retribusi.
“Transaksi non-tunai menciptakan ekosistem keuangan yang lebih tertib dan terpantau. Selain itu, masyarakat mendapatkan kemudahan karena proses pembayaran menjadi lebih cepat dan fleksibel,” jelasnya.
Menurut Idham, Balikpapan terus mengembangkan berbagai instrumen digital. Termasuk pemanfaatan QRIS, portal pembayaran daring, dan sistem pengelolaan retribusi berbasis elektronik. Semua layanan tersebut dirancang untuk mendukung percepatan ekonomi daerah dan memperkecil ketergantungan pada metode konvensional. Ia juga menekankan perangkat daerah harus ikut beradaptasi dengan pola transaksi digital.
“Kami mendorong seluruh OPD meningkatkan literasi digital aparatur agar implementasi ETPD berjalan optimal. SDM yang siap adalah kunci keberhasilan transformasi digital,” tuturnya lagi.
Idham menambahkan sinergi TP2DD memungkinkan pemerintah kota memperluas kerja sama dengan lembaga keuangan dan Bank Indonesia. Kolaborasi ini memastikan seluruh infrastruktur sistem pembayaran daerah berjalan aman dan sesuai regulasi nasional. Hal ini jelas berdampak strategis bagi Balikpapan sebagai kota penopang Ibu Kota Nusantara (IKN). (man)
