Walikota Jamin Deposito APBD Bukan Kepentingan Pribadi

Balikpapan – Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, memastikan kebijakan penempatan dana daerah dalam deposito jangka pendek tidak memiliki unsur kepentingan pribadi. Ia menjamin seluruh hasil bunga deposito masuk langsung ke kas daerah sebagai bagian dari optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.

Rahmad menjelaskan, kebijakan tersebut bertujuan agar dana daerah tidak mengendap di rekening giro tanpa manfaat ekonomi. Di mana melalui sistem deposito jangka pendek, pemerintah dapat menjaga agar uang daerah tetap produktif sambil menunggu waktu pencairan untuk kebutuhan pembangunan maupun layanan publik.

“Kalau dananya diam saja di giro, tidak produktif. Jadi kami depositokan jangka pendek. Bunga dari deposito itu tidak ada kami ambil secara pribadi. Semua masuk ke kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya, Rabu (12/11).

Rahmad mengatakan kebijakan deposito dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas penuh. Pemerintah tentu membuat setiap langkah penempatan dana dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Termasuk pengawasan oleh pihak Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami tidak ingin bermain-main dalam hal pengelolaan keuangan publik. Setiap rupiah yang dihasilkan dari deposito tercatat resmi dan menjadi bagian dari pendapatan daerah,” jelasnya.

Rahmad juga menyebut penempatan dana di deposito bersifat jangka pendek. Karena bersinggungan dengan periode pencairan program kerja dan proyek pembangunan. Jadi langkah pemerintah ini tidak akan menghambat realisasi kegiatan, melainkan menjaga efisiensi likuiditas keuangan daerah.

“Kami memilih tenor pendek agar tidak mengganggu arus kas pembangunan. Jadi begitu dana diperlukan, bisa langsung ditarik tanpa kendala,” katanya.

Menurut Rahmad, kebijakan ini sejalan dengan prinsip keuangan publik modern yang mendorong pemerintah daerah mengelola anggaran secara cerdas dan berorientasi manfaat. Ia menilai deposito menjadi salah satu cara agar aset kas daerah tidak pasif di tengah dinamika fiskal nasional.

“Prinsipnya sederhana, uang daerah harus tetap aman dan produktif. Lewat deposito, kita memperoleh tambahan pendapatan sah tanpa mengorbankan pelayanan publik,” tuturnya lagi.

Rahmad menambahkan mekanisme deposito tersebut bukan hal baru dan telah diterapkan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia. Pemkot Balikpapan juga terus memperkuat sistem keuangan digital agar setiap transaksi keuangan lebih mudah diawasi dan dipertanggungjawabkan. (man)