Pemkot Balikpapan Perluas Digitalisasi PAD, Dorong Optimalisasi Pendapatan Daerah Secara Real Time
Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat implementasi digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai upaya meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akurasi penerimaan daerah. Transformasi ini mencakup berbagai sektor retribusi yang selama ini menjadi sumber utama PAD kota.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, pada Rabu, 15 April 2026, menyampaikan bahwa penguatan sistem digital kini telah menyentuh berbagai jenis retribusi, seperti pajak hotel, restoran, hingga parkir. Seluruhnya mulai diintegrasikan ke dalam sistem berbasis digital untuk memungkinkan pemantauan secara lebih akurat dan real time.
Menurutnya, langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi PAD sekaligus meminimalkan kebocoran penerimaan daerah. Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah dapat memantau pergerakan data secara langsung dan melakukan evaluasi kebijakan secara lebih cepat.
Ia menjelaskan bahwa transformasi digital yang dijalankan pemerintah kota tidak dilakukan secara instan, melainkan melalui proses evaluasi berkelanjutan. Dari total 38 sektor layanan dan pengelolaan yang menjadi fokus digitalisasi, sebagian besar telah berjalan, meskipun masih terdapat beberapa sektor yang memerlukan penyempurnaan sistem.
“Prinsipnya kita terus melakukan perbaikan dan evaluasi. Kalau ada sistem baru, tentu akan kita sesuaikan, termasuk dalam pemutakhiran data yang menjadi bagian penting dari digitalisasi,” ujarnya.
Bagus menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia. Karena itu, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu fokus penting dalam mendukung implementasi transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
ASN dituntut tidak hanya mampu beradaptasi dengan sistem baru, tetapi juga aktif mengembangkan inovasi yang dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Dengan penguatan digitalisasi di sektor PAD dan peningkatan kompetensi ASN, Pemerintah Kota Balikpapan berharap dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan efisien. Transformasi ini juga diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Lebih dari sekadar perubahan sistem, digitalisasi dipandang sebagai langkah strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik di masa mendatang. (ADV Diskominfo Balikpapan)
