Balikpapan Mantapkan Penggunaan SP2D Online dan KKPD
Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat tata kelola keuangan daerah dengan mengadopsi sistem berbasis digital. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan menghadiri kegiatan sosialisasi Menu SP2D Online dalam Aplikasi SIPD RI serta evaluasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Kegiatan yang digelar di lingkungan Pemkot Balikpapan itu menjadi momentum penting untuk meningkatkan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Kepala BPPDRD Kota Balikpapan, Idham, mengatakan digitalisasi sistem keuangan bukan sekadar tuntutan zaman melainkan kebutuhan mutlak agar pelayanan publik berjalan efektif.
“Kami berkomitmen mendukung sepenuhnya penggunaan SP2D Online dan KKPD karena kedua instrumen ini terbukti mampu meminimalisasi risiko, mempercepat proses administrasi, sekaligus meningkatkan kontrol keuangan,” ujarnya, Selasa (19/08).
SP2D Online sendiri merupakan fitur dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD RI) yang memungkinkan proses pencairan dana dari pemerintah daerah lebih cepat dan akurat. Sementara KKPD hadir sebagai instrumen baru untuk mempermudah transaksi belanja pemerintah, menggantikan sistem manual yang selama ini memakan waktu lebih lama.
Idham menjelaskan, inovasi ini akan berdampak langsung pada pelayanan kepada masyarakat. Di mana dengan sistem yang lebih transparan dan efisien, program pembangunan bisa berjalan tepat waktu. Ujungnya tentu kebermanfaatan pembangunan bagi masyarakat secara merata.
“Yang jelas masyarakat akan merasakan manfaatnya. Tapi di sisi pemerintah tentu perlu perbaikan transparansi dan layanan. Agar pemasukan daerah sebanding dengan program pembangunan yang direalisasikan,” jelasnya.
Menurut Idham sosialisasi tersebut tidak hanya membahas teknis penggunaan aplikasi. Tetapi juga mengulas evaluasi KKPD yang sudah berjalan. Evaluasi ini diperlukan untuk mengidentifikasi kendala sekaligus mencari solusi agar implementasi semakin maksimal. Karena tantangan utama ada pada kesiapan sumber daya manusia.
“Kami optimistis mampu menyesuaikan diri dengan cepat. Kami terus mendorong aparatur untuk belajar dan beradaptasi. Digitalisasi memang membutuhkan proses, tetapi hasilnya akan jauh lebih baik bagi tata kelola pemerintahan,” tuturnya lagi.
Idham menambahkan penggunaan KKPD di Balikpapan juga selaras dengan upaya pemerintah pusat yang mendorong percepatan digitalisasi transaksi daerah. Instruksi ini bahkan sejalan dengan agenda nasional untuk mewujudkan keuangan negara yang lebih modern. Termasuk jadi upaya membangun sistem keuangan yang bersih dan akuntabel. (man)
