Kesbangpol Ingatkan Transparansi Bansos
Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan mengingatkan distribusi bantuan sosial (bansos) harus berlangsung adil, terbuka dan transparan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Balikpapan, Sutadi, menekankan bahwa pembagian bansos tidak boleh hanya dipandang sebagai kegiatan teknis. Melainkan juga upaya strategis menjaga kepercayaan masyarakat.
“Bantuan sosial bukan hanya soal barang sampai ke penerima. Lebih dari itu, ini soal keadilan dan kepercayaan publik. Jika distribusi tidak transparan, potensi kecemburuan, provokasi, hingga konflik horizontal bisa muncul,” ujarnya, Sabtu (06/09).
Sutadi menilai setiap kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat memiliki sensitivitas tinggi. Ketika sebagian warga merasa tidak mendapat perlakuan adil, situasi tersebut bisa memicu ketidak puasan bahkan gesekan sosial. Maka pemerintah harus mampu melakukan pencegahan potensi konflik itu.
“Konflik sering kali muncul dari hal-hal kecil. Jika bantuan tidak jelas mekanismenya, masyarakat mudah salah paham. Dari sinilah potensi konflik bisa tumbuh. Pihak terlibat harus paham itu agar tidak sampai muncul kecemburuan sosial,” lanjutnya.
Untuk itu, lanjut Sutadi, Kesbangpol Balikpapan kini mendorong sistem verifikasi publik agar distribusi bansos lebih akuntabel. Melalui mekanisme ini, data penerima dapat diperiksa dan dicermati oleh masyarakat. Agar peluang kecurangan atau salah sasaran bisa ditekan seminimal mungkin.
“Kita harus terbuka. Data penerima bansos harus bisa diakses publik. Dengan begitu, warga bisa melihat sendiri siapa yang berhak menerima. Ini langkah penting untuk mencegah kecemburuan sosial,” jelasnya.
Selain verifikasi publik, Sutadi juga menilai keterlibatan tokoh masyarakat mutlak diperlukan. Ia menyebut tokoh agama, tokoh adat, dan pemimpin komunitas memiliki peran vital sebagai penghubung antara pemerintah dan warga. Bahkan perlu sekali pengawasan netral dari lembaga independen dan unsur masyarakat sipil.
“Tokoh masyarakat memiliki pengaruh besar. Jika mereka terlibat, distribusi bansos akan lebih dipercaya. Mereka bisa menjelaskan langsung kepada warga mengapa seseorang layak menerima bantuan. Ini membangun rasa adil,” tuturnya lagi.
Sutadi menambahkan distribusi bansos yang adil dan transparan tidak hanya menyelesaikan masalah ekonomi masyarakat miskin. Tetapi juga memperkuat solidaritas sosial. Ia berharap kepercayaan publik akan tumbuh ketika bantuan tersalurkan tanpa diskriminasi. (man)
