DPMPTSP Sosialisasikan KBLI Pengusaha Fitness
Balikpapan – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan mengingatkan pentingnya legalitas usaha pusat kebugaran. Pelaku usaha wajib memastikan legalitas izin usaha mereka sejak awal. Kesesuaian kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) menjadi kunci kelancaran bisnis ini.
Koordinator Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Balikpapan, Revi Citrawaty, melihat fenomena ini sebagai peluang sekaligus tantangan. DPMPTSP Balikpapan bergerak cepat untuk mengedukasi masyarakat mengenai aturan ini. Pemerintah kota ingin memastikan semua investasi lokal berjalan sesuai koridor hukum. Langkah proaktif ini juga bertujuan melindungi hak-hak konsumen dan pemilik modal secara seimbang.
“Banyak warga Kota Nyaman kini melirik bisnis kesehatan. Mereka berencana membangun tempat gym, fitness center, hingga akademi kebugaran. Tapi ternyata masih ada yang salah dalam proses pengurusan izinnya,” jelasnya, Rabu (22/07).
Revi menekankan pentingnya akurasi data pendaftaran pada sistem Online Single Submission (OSS). Pengusaha harus jeli melihat jenis industri yang mereka jalankan agar tidak menghambat operasional ke depan. Di mana pemerintah secara khusus menyediakan kode spesifik untuk bidang usaha ini. Para pelaku usaha kebugaran wajib menggunakan kode KBLI 93116. Kode tersebut mencakup fasilitas pusat kebugaran atau fitness center secara menyeluruh dalam sistem perizinan resmi nasional.
“Jangan lupa cek KBLI-nya dulu. Buat warga yang lagi berencana bangun bisnis fitness center, tempat gym, atau akademi kebugaran, pastikan izin usaha sudah sesuai dengan kode KBLI. Kelompok ini untuk tempat dan fasilitas kebugaran mandiri,” jelasnya.
Penggunaan KBLI, menurut Revi, memberikan banyak keuntungan nyata bagi pemilik usaha. Pengusaha akan mendapatkan kepastian hukum dan kemudahan dalam mengakses insentif pemerintah. Selain itu, proses pengawasan dari instansi terkait juga berjalan lebih optimal dan transparan bagi semua pihak.
Sebaliknya, kesalahan memilih kode KBLI dapat memicu masalah administrasi yang sangat rumit. Sistem database pusat bisa menolak permohonan izin operasional secara otomatis. Hal ini tentu membuang waktu, biaya, dan energi para pelaku usaha secara sia-sia.
“Kami buka layanan konsultasi gratis. Petugas siap memandu pengusaha yang kesulitan menentukan kode bidang usaha mereka. Silahkan datang dan konsultasi ke kami. Semua layanan itu gratis tanpa ada pungutan,” tutupnya. (man)
