DPRD Wajibkan Sekolah Baru Paket Lengkap
Balikpapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mendorong perubahan paradigma dalam pembangunan fasilitas pendidikan. Lembaga legislatif ini menekankan pendirian bangunan sekolah megah saja tidak cukup tanpa mempertimbangkan faktor aksesibilitas bagi para siswa.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono Sastro Prawiro meminta Pemerintah Kota Balikpapan melakukan perencanaan yang lebih komprehensif di masa depan. Setiap proyek pembangunan sekolah harus menyertakan kajian mendalam mengenai jangkauan transportasi umum. Hal ini bertujuan agar keberadaan sekolah baru benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat luas.
“Kalau memang pemerintah membangun sekolah di lokasi yang jauh, mereka harus memikirkan juga transportasi massalnya atau akses jalannya. Perencanaan tidak boleh setengah-setengah. Jangan hanya fokus bangunan,” ujarnya, Kamis (07/05).
Fokus utama dewan, lanjut Budiono, tertuju pada sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran atau lokasi yang sulit terjangkau. Tanpa akses yang memadai, fasilitas pendidikan yang baik justru akan membebani warga secara finansial dan tenaga. Jarak tempuh yang sulit sering kali menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mengecap pendidikan maksimal.
Untuk itu, Budiono menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam membangun infrastruktur pendidikan. Ia ingin Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pekerjaan Umum duduk bersama sebelum mengeksekusi proyek sekolah baru.
“Kita harus memastikan anak-anak sampai di sekolah dengan aman dan mudah. Jika akses jalan rusak atau angkutan tidak ada, maka fungsi sekolah tersebut tidak akan maksimal untuk warga sekitar. Ini jangan sampai terjadi,” jelasnya.
Budiono menilai ketersediaan transportasi publik menjadi nyawa bagi sebuah fasilitas pelayanan dasar. Kehadiran bus sekolah atau rute angkutan yang pasti akan sangat membantu para pelajar. Langkah ini sekaligus mengurangi risiko kecelakaan karena siswa tidak perlu membawa kendaraan pribadi sendiri.
Ia mengusulkan adanya regulasi yang mewajibkan penyediaan infrastruktur pendukung sebelum sekolah beroperasi. Pihak legislatif ingin setiap perizinan lahan sekolah baru sudah mencakup rencana pengembangan jalur transportasi. Sinergi ini akan menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih ramah bagi murid dan orang tua.
“Transportasi massal yang terintegrasi menuju sekolah akan menekan jumlah kendaraan pribadi di jam sibuk. Ini harusnya integral dengan anggaran pembangunan pendidikan tahun depan,” tambahnya. (san)
