Kesbangpol Ajak Warga Perkuat Partisipasi
Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Balikpapan, Sutadi, mengajak seluruh warga untuk berani menyuarakan pendapat dan aktif berpartisipasi dalam forum-forum politik yang resmi.
Ia menyebut partisipasi rakyat bukan hanya hak. Tetapi juga tanggung jawab setiap warga negara untuk memastikan kebijakan publik mencerminkan kebutuhan masyarakat. Karena pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan bisa berpotensi konflik dengan warga setempat.
“Partisipasi rakyat adalah simbol kekuatan demokrasi. Suara masyarakat menjadi dasar terbentuknya kebijakan yang adil dan berpihak pada kepentingan bersama. Ini yang harus menjadi pondasi realisasi pembangunan,” ujarnya, Selasa (21/10).
Sutadi menilai, banyak masyarakat yang masih memandang politik sebagai sesuatu yang rumit dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, setiap keputusan politik mulai dari harga bahan pokok hingga pembangunan fasilitas umum berasal dari proses demokratis yang melibatkan suara rakyat.
“Setiap kali kita ikut berdiskusi, menghadiri musyawarah, atau menyampaikan aspirasi ke DPRD, sebenarnya kita sedang ikut menentukan arah pembangunan daerah,” jelasnya.
Kesbangpol Balikpapan, lanjut Sutadi, terus mendorong peningkatan literasi politik di berbagai lapisan masyarakat, terutama di kalangan pemuda dan pelajar. Melalui kegiatan seperti sosialisasi politik, diskusi publik, dan pelatihan kepemimpinan. Karena pemerintah berupaya membentuk masyarakat yang kritis, rasional, dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak politiknya.
“Demokrasi tidak bisa tumbuh tanpa partisipasi warga. Karena itu, kami ingin masyarakat Balikpapan menjadi contoh warga yang aktif berdialog dan mengawal kebijakan dengan cara yang santun dan konstruktif,” tuturnya.
Menurut Sutadi forum resmi seperti DPRD, musyawarah kelurahan, dan dialog publik merupakan wadah legal untuk menyalurkan aspirasi. Masyarakat diimbau tidak menyampaikan keluhan atau tuntutan melalui cara-cara provokatif di media sosial yang justru bisa menimbulkan kesalah pahaman.
“Kritik boleh, tapi harus dilakukan di tempat yang tepat. Demokrasi hanya akan sehat jika dijalankan dengan cara yang beretika dan menghargai perbedaan pendapat. Karena selama ini banyak warga merasa tidak punya pengaruh terhadap kebijakan pemerintah,” katanya.
Kesbangpol, tambah Sutadi, juga berencana menggandeng komunitas dan organisasi masyarakat dalam program “Forum Demokrasi Warga” yang akan mempertemukan warga, akademisi, dan perwakilan pemerintah untuk berdiskusi langsung mengenai isu-isu publik. Melalui langkah ini, Pemkot Balikpapan berharap tercipta budaya politik yang sehat dan partisipatif agar rakyat tidak hanya menjadi penonton. Namun ikut menjadi penggerak dalam membangun masa depan kota dan bangsa. (man)
