Tahun Depan, Pemkot Sosialisasikan Wajib Sekolah 13 Tahun
Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan bersiap menerapkan program wajib sekolah 13 tahun yang akan mulai berlaku pada tahun 2027. Kebijakan ini dirancang sebagai langkah strategis untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Sekaligus memperkuat kualitas pendidikan sejak usia dini hingga remaja.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, Irfan Taufik menjelaskan program wajib sekolah 13 tahun tersebut mencakup jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Tujuannya untuk menekan angka anak tidak sekolah dan meningkatkan kualitas SDM di Balikpapan.
“Kebijakan ini kami susun sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan semua anak di Balikpapan mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkelanjutan. Tidak boleh ada anak yang berhenti sekolah,” ujarnya, Jumat (07/11).
Irfan menjelaskan, sosialisasi program akan dilakukan secara massal mulai tahun depan. Agar masyarakat dan lembaga pendidikan memahami mekanisme penerapannya. Disdikbud juga akan melibatkan pihak kecamatan, kelurahan dan lembaga masyarakat dalam memperluas jangkauan informasi program tersebut.
“Kami akan mulai sosialisasi pada 2026. Masyarakat harus tahu pendidikan bukan sekadar hak. Tapi juga kewajiban yang akan menentukan masa depan kota ini. Kami inginakses pendidikan merata dan yang usia sekolah wajib sekolah,” jelasnya.
Menurut Irfan, penerapan wajib sekolah 13 tahun bukan hanya soal memperpanjang masa belajar. Namun juga memastikan setiap anak mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas sejak usia dini. Tahapan PAUD menjadi pondasi penting dalam membentuk karakter, kemampuan literasi dasar dan kesiapan belajar di jenjang berikutnya.
“Kami ingin anak-anak Balikpapan memiliki fondasi pendidikan yang kuat sejak awal. PAUD adalah titik awal yang sangat menentukan kualitas SDM di masa depan. Makanya perlu sekali kejelasan aturan dan fasilitasnya tersedia,” tuturnya lagi.
Dalam implementasinya, tambah Irfan, Disdikbud Balikpapan juga menyiapkan sejumlah langkah pendukung. Antara lain pemetaan jumlah ATS, peningkatan sarana pendidikan di kawasan padat penduduk, serta penambahan tenaga pendidik di wilayah yang masih kekurangan guru.
“Kami sedang memetakan wilayah dengan angka anak tidak sekolah tertinggi. Dari data itu, kami bisa menyusun program intervensi yang lebih tepat sasaran. Termasuk kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta,” tambahnya. (man)
