Dewan Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Perusahaan
Balikpapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyoroti kinerja pengawasan pemerintah kota terhadap operasional perusahaan-perusahaan lokal. Para wakil rakyat menilai sistem monitoring saat ini masih lemah. Dampaknya, banyak hak dasar pekerja yang terabaikan, mulai dari upah rendah hingga minimnya proteksi kesehatan.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono Sastro Prawiro, menilai perlunya langkah konkret dari instansi terkait. Ia melihat masih banyak trik dari oknum pengusaha untuk menekan biaya operasional. Salah satunya dengan mengorbankan kesejahteraan karyawan. Hal ini tentu merugikan satu pihak dan bisa menimbulkan konflik.
“Kami menerima banyak laporan terkait ketimpangan di lapangan. Pemerintah harus hadir lebih kuat untuk memastikan tidak ada lagi pekerja yang menerima upah di bawah standar minimum,” ujarnya, Senin (04/05).
Budiono menyebut fenomena upah di bawah standar yang masih menghantui tenaga kerja di Kota Beriman. Menurutnya, regulasi mengenai Upah Minimum Kota (UMK) bersifat mengikat dan wajib dipatuhi. Pelanggaran terhadap aturan ini bukan hanya masalah administratif, melainkan pelanggaran hak asasi pekerja untuk hidup layak.
Selain urusan gaji, jaminan kesehatan menjadi poin krusial dalam sorotan DPRD. Budiono mendapati laporan masih ada perusahaan yang belum mendaftarkan seluruh karyawannya ke dalam program jaminan sosial Kesehatan. Dampaknya tentu sangat berisiko bagi keselamatan dan masa depan keluarga pekerja.
“Jaminan kesehatan itu hak mutlak. Perusahaan tidak boleh main-main dengan keselamatan pegawainya. Makanya kami ingin pengawasan di lapangan harus rutin. Bukan sekadar menunggu laporan masuk,” jelasnya.
DPRD, lanjut Budiono, meminta Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan audit berkala terhadap kepatuhan perusahaan. Ia menyarankan agar pemerintah memberikan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang membandel. Di sisi lain, pihaknya juga mendorong adanya sistem pelaporan mandiri yang aman bagi karyawan.
“Pemerintah perlu menciptakan sistem yang melindungi identitas pelapor. Banyak pekerja takut mengadu karena khawatir kehilangan pekerjaan. Inilah sebenarnya tugas pemerintah untuk menjamin perlindungan itu,” tuturnya lagi.
Budiono juga mengajak seluruh perusahaan di Balikpapan untuk membangun hubungan industrial yang harmonis. Ia meyakini kesejahteraan pekerja akan berbanding lurus dengan produktivitas perusahaan. (sus)
