Pemerintah Evaluasi SAKIP Balikpapan
Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi hasil. Tahun ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) kembali melakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Sebanyak 38 OPD mengikuti proses evaluasi yang berlangsung secara bertahap sepanjang triwulan akhir 2025. Dalam penilaian tersebut, sejumlah unit kerja dengan kinerja terbaik diminta memaparkan langsung strategi, inovasi serta capaian kinerja mereka di hadapan tim evaluator dari Kemenpan-RB.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo mengatakan evaluasi ini menjadi momentum penting untuk menilai sejauh mana efektivitas program pemerintah setempat. Khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami ingin seluruh OPD menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja. Evaluasi SAKIP ini bukan sekadar formalitas, tetapi sarana untuk melihat hasil konkret dari setiap kebijakan dan inovasi yang dijalankan,” ujarnya, Senin (03/11).
Bagus menjelaskan, Pemkot Balikpapan terus mendorong setiap perangkat daerah untuk menyusun rencana kinerja yang realistis, berbasis data dan memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat budaya kerja berorientasi hasil (result-based management).
“Kami tidak ingin kinerja hanya berhenti pada tumpukan laporan. Setiap program harus memiliki manfaat yang bisa dirasakan masyarakat. Itulah esensi dari akuntabilitas yang sebenarnya,” jelasnya.
Menurut Bagus, Pemkot juga memperkuat koordinasi lintas sektor agar target pembangunan bisa tercapai secara efektif. Beberapa OPD yang berhasil menunjukkan kinerja inovatif, seperti dalam bidang digitalisasi pelayanan publik, tata kelola keuangan serta penataan lingkungan, mendapat apresiasi khusus dari tim penilai.
“Kami bersyukur beberapa OPD sudah berani berinovasi, terutama di bidang pelayanan publik digital. Hal ini menunjukkan semangat perubahan di jajaran birokrasi Balikpapan semakin kuat,” tuturnya lagi.
Bagus menambahkan Kemenpan-RB menilai aspek akuntabilitas bukan hanya dari laporan kinerja. Namun juga dari keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan dan hasil yang diperoleh. Karena itu, proses evaluasi juga mencakup pemaparan strategi, capaian indikator serta dampak kebijakan terhadap masyarakat. (ibn)
